Tampak Kepala Diskominfo Sulut Steven Liow bersama Sekretaris Diskominfo Sulut John Rembet saat diwawancarai. (Foto: Jimbo)

KORANMANADO.CO.ID - Ditetapkannya Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, dengan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun, mendapat respon dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulawesi Utara (Sulut) Steven Liow.

Bahkan, dia membeberkan berbagai kinerja buruk Kominfo RI selama dipimpin Johnny G Plate. "Ini adalah masalah hukum, jadi proses hukum harus dihormati," tegas Liow, saat diwawancarai usai Apel Korpri di halaman Kantor Gubernur Sulut, pada Senin (22/5/2023).

Diharapkannya, pola kerja Kominfo RI berubah atau lebih mendaratkan kepada pemerintah daerah. Karena selama ini kegiatan Kominfo RI kurang melibatkan pemerintah daerah, bahkan kabupaten kota. "Ada kegiatan yang tiba - tiba langsung dibuat di daerah tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi," kesalnya.

"Kasus tower ini merugikan daerah kepulauan di Sulut dan ini menjadi preseden buruk. Harusnya dengan transformasi digital, Sulut sekarang sudah masuk di babak baru. Masyarakat sudah memakai sarana digitalisasi di berbagai media dan penguatan jalur internet," tutur Liow.

Untuk itu, dia pun berharap di bawah kepemimpinan Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo ini mengubah pola kerja kementerian selama ini. Karena seluruh kebijakan informasi pemerintahan itu, harus sampai di desa dan kelurahan dan harus melewati pemerintah provinsi.

"Koordinasi kominfo dengan stakeholder dalam melakukan media percepatan laju informasi ini sangat penting. Dengan kejadian ini menjadi tanda awas bagi kita semua. Kedepan, seluruh pembangunan di kominfo harus berkoordinasi dengan kominfo di daerah. Coba lihat dari masalah ini akhirnya kita tidak terkonfirmasi, ternyata ada dana 8 triliun. Itu karena tidak tersosialisasi dengan baik. Padahal projek ini sudah tiga tahun berjalan," kesalnya.

Begitu juga soal kegiatan sosialisasi yang ditender oleh kelompok - kelompok tertentu. Padahal ada pemerintah di kabupaten kota. "Jangan ada lagi kegiatan sosialiasi yang ditenderkan. Untuk apa ada Dinas Kominfo di seluruh Indonesia. Ini harus menjadi tanda awas dan perlu diperhatikan," warning Liow.

Liow juga mengaku sangat tidak setuju dengan langkah kementerian yang selalu mengandalkan partai. "Ini akan berbahaya apabila setiap kementerian berbasis partai. Ini jelek yah," tegasnya. (mry)