Surya Paloh Bilang Terlalu Mahal Untuk Jhonny G Plate Diborgol

Surya Paloh Bilang Terlalu Mahal Untuk Jhonny G Plate Diborgol

Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo Jhonny G Plate ditahan Kejagung.(foto istimewa)


KORANMANADO.CO.ID- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon pasca Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka dan menahan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Jhonny G Plate.

Surya Paloh bicara atas kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang menjerat Jhonny G Plate. Ia menunggu pembuktian atas dugaan korupsi tersebut.

"Hari ini saya simak baik-baik keterangan Kapuspenkum ada pengakuan yang menyatakan dia (Jhonny Plate) meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara Rp 8 triliun,"ujarnya dalam jumpa pers, Rabu (17/05/2023). 

Dalam kasus ini, Surya Paloh mengedepankan praduga tidak bersalah. Kata dia, terlalu mahal bagi Jhonny G Plate untuk diborgol.

"Kita tetap menganut asas praduga tidak bersalah. Kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal,"ucapnya.

"Tidak ada diantara kita yang memastikan diri kita terlepas dari kesalahan, kekhilafan, kebodohan bahkan dosa. Itulah kehadiran kita sebagai manusia biasa,"sambung Surya Paloh.

Diketahui, Menkominfo Jhonny G Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem ditahan setelah diperiksa penyidik. Plate nampak keluar ruangan mengenakan rompi tahanan Kejagung warna merah muda dengan tangan diborgol. Ia ditahan setelah tiga kali diperiksa dalam kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. 

"Setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pembangunan infrakstruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4 dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Setelah dilakukan perhitungan, kasus ini merugikan negara sebesar 8,32 triliun,"ujar Kuntadi Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung kepada wartawan, Rabu (17/05/2023).

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun).

"Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (triliun)," kata Yusuf Ateh, dalam konferensi pers, Senin (15/5).

Kerugian keuangan negara tersebut terdiri atas tiga hal biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dalam kasus ini telah ditetapkan lima tersangka.

1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.(der/**)

1 Komentar

  • Viagra Cicendo Bandung https://shorturl.at/frGTV

Add Comment