Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus saat bicara dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 Provinsi Sulawesi Utara di Manado.(foto istimewa)

KORANMANADO.CO.ID- Forum Konsultasi Publik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Gubernur Yulius Selvanus, SE di Manado, Selasa (25/3/2025), ikut membahas banyak hal.

Mulai dari rencana memperpanjang Bandar Udara Sam Ratulangi Manado, pembangunan jalan Tol Manado-Amurang, pembangunan Bandar Udara di Pulau Lembeh Kota Bitung, sampai rencana menuntaskan pembangunan Ring Road 3 yang menghubungkan Desa Kalasey Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Winangun, Kota Manado.

Dari beberapa rencana tersebut, Gubernur Yulius sempat menyinggung soal anggaran pembangunan jalan Riang Road 3 yang dinilai tidak logis, termasuk soal pembebasan lahan dan hasil kebun seperti kelapa.

"Dari 2 miliar jadi 9 miliar. Tidak boleh ada yang makan untung di pembebasan lahan ring road 3. Pak Kajati tolong bantu selidiki," ujarnya saat berbicara di hadapan pejabat yang hadir.

Usai pertemuan, kepada wartawan Gubernur Yulius kembali menegaskan soal kelanjutan pembangunan Ring Road 3. Sepertinya, Gubernur ingin mengevaluasi pekerjaan mega proyek tersebut.

"Pembangunan ring road tiga untuk sementara kita evaluasi dulu. Kita evaluasi dulu, karena ada persoalan yang cukup membingungkan saya," ucapnya.

Alasannya soal anggaran pembebasan lahan. Dimana kontrak awalnya Rp2 miliar tiba-tiba naik menjadi Rp9 miliar. Hal itu menurut Gubernur Yulius sesuatu yang tidak masuk akal.

"Ya, ada kontrak awal pembelian 2 miliar naik jadi 9 miliar. Itu signifikan sekali. Ini jadi evaluasi. Kalau naik 3 miliar, iya. Tapi kalau 9 miliar logis ngak itu?," ujar gubernur Yulius sembari bertanya kepada wartawan.

Yulius meyakini masih ada jalan keluar untuk mengembalikan harga ke nilai kontrak awal. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan terus berjuang lewat jalur hukum mulai dari Persidangan, Banding dan bahkan jika nanti pada Peninjauan Kembali (PK).

"Ini yang kami tunggu. Cari kebenaran, apakah bisa kembali ke normal. Kalau perlu gratislah ya. Sudah dua kali upaya-upaya hukum oleh Pemprov. Dari sidang sampai banding. Mungkin naik PK. Mudah-mudahan kami menanglah," paparnya.

Diakhir wawancara, Gubernur Yulius mengatakan punya plan B jika nantinya upaya hukum mandek pada tingkat PK. Hal itu perlu dilakukan demi mencari kebenaran, terutama soal harga pembebasan lahan yang tidak masuk akal.

"Tapi kalau sidang berjalan di sana, saya akan pakai hukum lain mungkin. Ada pasal lain yang bisa kami proses dari awal. Dan harga ini tidak logislah. Kita nanti akan cek kembali," tandasnya.(onal/**)