Soal Penelusuran Dana Hibah Gereja, Pnt John Rori: Kenapa Hanya Sinode GMIM yang Disorot?

Soal Penelusuran Dana Hibah Gereja, Pnt John Rori: Kenapa Hanya Sinode GMIM yang Disorot?

Korbid Humas Sinode GMIM Pnt John Rori.(foto istimewa)


KORANMANADO.CO.ID- Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Penatua (Pnt) John Rori menyikapi pemeriksaan terkait dana hibah ke Sinode GMIM yang berproses di Polda Sulawesi Utara (Sulut)

John Rori mengatakan sangat apresiasi dan mendukung upaya penegakkan hukum berkaitan dengan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut sebesar Rp 16 miliar kepada Sinode GMIM. 

"Pihak Sinode GMIM juga akan kooperatif. Jika dipanggil pasti hadir dan kooperatif,” ujar pensiunan Polisi berpangkat Kombes ini.

Rori menjelaskan, dana hibah yang diterima Sinode GMIM digunakan untuk kebutuhan pelayanan warga GMIM di 1.078 gereja, 149 wilayah dan 800.000 jemaat di 7 Kabupaten Kota bahkan sampai di luar negeri. GMIM juga memiliki karya pelayanan bidang pendidikan dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Di bidang kesehatan ada Klinik dan Rumah Sakit. 

"Setiap tahun Sinode GMIM memprogramkan pelayanan baik non fisik maupun infrastruktur. Maka GMIM perlu bermitra dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah untuk mendapat bantuan dalam rangka kelancaran pelayanan," paparnya.

Ia juga mengatakan bahwa dana hibah yang diterima Sinode GMIM bukan hanya Rp 16 Miliar, sebagaimana yang diberitakan. Bahkan kata dia, proses penyaluran dana hibah bukan dari 2021, 2022 dan 2023, tapi sejak tahun 2018.

"Sudah ratusan miliar. Tapi rinciannya saya tidak hafal. Nanti kami laporkan. Dan Sinode GMIM menerima hibah bukan hanya berbentuk uang tunai dalam bentuk transfer, tapi juga berbentuk barang seperti  Gedung Alva Omega yang ada di UKIT, Rumah Susun di PPWG, Gedung Mission Center yang dibangun di Jalan Ring Road Manado," ucapnya.

Dari sejumlah pembangunan gedung di atas kata Rori, terdapat juga pembangunan Asrama Universitas Kristen Indonesia Tomohon yang diresmikan Presiden Joko Widodo dan infrastruktur UKIT.

"Ada juga RS Kalooran Amurang, RS Kaupusan Langowan, RS Siloam Sonder, RS Bethesda Tomohon, RS Tonsea dan RS di Bitung dan beberapa sekolah, serta bantuan untuk gereja-gereja di lingkungan GMIM," ungkapnya.

Ia mengatakan, bukan hanya Sinode GMIM yang menerima dana hibah, tapi semua golongan gereja dan semua lembaga agama. Hibah kepada GMIM kata Rori, digunakan sesuai peruntukan dan disertai laporan pertanggungwaban dan ketentuan yang berlaku, baik administrasi juga fisik

“Tapi kenapa hanya Sinode GMIM yang disorot,? Itu tanya kepada Polda Sulut yang punya wewenang melakukan pemeriksaan. Yang jelas, setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban kepada pemberi hibah terkait penggunaan dana hibah, sesuai persyaratan dan aturan yang diminta," tambahnya.

"Karena ini masih dalam proses lidik dari aparat penegak hukum terkait dana hibah pemerintah ke sinode GMIM, mohon untuk tidak berspekulasi atau menyimpulkan, karena masih dalam proses," tandas Rori menambahkan

Seperti di ketahui, beberapa hari lalu Subdit Tipikor Polda Sulut telah memeriksa dua pejabat Pemprov Sulut SK alias Kepel dan FK alias Kaligis. Pemeriksaan itu terkait pemberian dana hibah selang 2021 sampai 2023 sebesar Rp16 Miliar.

Terbaru, Ketua BPMS GMIM Pdt Hein Arina juga telah diperiksa di Subdit Tipiter Polda Sulut, Rabu (30/10/2024). Kabarnya juga beberapa petinggi Sinode GMIM juga akan dipanggil dan diperiksa terkait dana hibah.(onal/**)

1 Komentar

  • Sudahlah..tidak usah kau tanyakan..Penyidik itu lebih tau dari kau..kemungkinan 16 m itu ada penyelewengan..baik perencanaan maupun pelaksanaannya..

Add Comment