Selain Menindak Pelaku, Police Line Mesin Dispenser SPBU Jadi Jurus Jitu Ditreskrimsus Polda Berantas Mafia BBM di Sulut

Selain Menindak Pelaku, Police Line Mesin Dispenser SPBU Jadi Jurus Jitu Ditreskrimsus Polda Berantas Mafia BBM di Sulut

Kombes Pol Nasriadi


MANADO, KORANMANADO.CO.ID-
Aksi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Utara masih marak. Penindakan aparat kepolisian terhadap para mafia BBM ini, tidak serta-merta menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Mereka terus menghisap habis BBM subsidi di beberapa titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulut.

Untuk memberantas tindakan mafia BBM ini, petugas Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut besutan Kombes Pol Nasriadi mempunyai jurus jitu. Kepada awak media, Direktur Ditreskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Nasriadi menerangkan kalau selain menindak para pelaku penimbunan BBM subsidi, pihaknya juga akan menindak operator dan pengawas SPBU. Tak segan, petugas Ditreskrimsus Polda Sulut menyegel atau mempolice line mesin dispenser di SPBU yang kedapatan bersekongkol dengan para mafia BBM subsidi.

“Saya tegaskan kami lakukan police line itu bersifat sementara untuk kepentingan penyelidikan kami di lapangan, sekaligus membuat efek jerah bagi oknum-oknum yang sengaja bertindak mendistribusikan BBM bersubsidi dengan cara yang tidak benar. Nozzle tersebut akan diperiksa meternya apakah sudah tepat untuk pengisian dalam satu kendaraan atau tidak. Ini akan kami pertahankan dalam status quo nantinya,” kata Direktur Ditreskrimsus Polda Sulut belum lama ini.

Lanjut Direktur Ditreskrimsus, langkah tersebut dilakukan untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait aksi penimbunan BBM bersubsidi. Selebihnya, penindakan tersebut agar penyaluran BBM bisa tepat sasaran, dan dapat mengatasi kemacetan yang sering terjadi di beberapa titik SPBU. 

“Sekali lagi kepolisian melakukan police line di nozzle SPBU bukan penutupan operasional SPBU. Harapanya warga dapat mengerti petugas kepolisian ikut ambil bagian mengawasi agar penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran,” tuturnya. 

Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau pihak Pertamina untuk tegas dalam membina SPBU supaya tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian BBM bersubsidi. 

“Saya imbau Pertamina tegas meminta pengawas SPBU bahwa peruntukan BBM bersubsidi harus tepat sasaran, kemudian tidak melayani pengisian galon dan drum seperti terjadi akhir-akhir ini, serta melibatkan kepolisian terdekat seperti Polsek dan Babhimkamtibmas untuk memantau penyaluran distribusi BBM agar dapat membantu kelancaran distribusi,” sebut Direktur.

Kepada masyarakat, Direktur Ditreskrimsus Polda Sulut yang memimpin penangkapan tersangka kasus kejahatan perbankan bermodus skimming di mesin ATM Bank SulutGo dengan kerugian Rp5,7 miliar mengimbau masyarakat untuk tidak lagi melakukan aksi penimbunan BBM bersubsidi.

“Karena itu berdampak pada hal-hal yang buruk, selain banyaknya warga tidak mendapatkan BBM, juga terjadi antrian yang panjang di SPBU,” tandas Direktur Ditreskrimsus Polda Sulut.

Diketahui, pada Kamis 6 Oktober 2022, petugas Subdit Tipiter Polda Sulut menyegel mesin dispenser solar bersubsidi di SPBU Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wirawasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Wilayah V Manado, Sonni Bongkriwang.

Penyegelan dilakukan, karena SPBU tersebut diduga telah bersekongkol dengan mafia BBM jenis solar bersubsidi. Penyegelan dilakukan begitu petugas meringkus penimbun BBM jenis solar subsidi berinisial IT dan oknum operator SPBU berinisial HS.

Pada Kamis 3 November 2022 juga, petugas Tipiter Ditreskrimsus Polda Sulut menyegel mesin dispenser Pertalite di SPBU 74.95208 Ring Road II.

Penyegelan mesin dispenser di SPBU yang dikabarkan milik Gubernur Sulut ini merupakan tindaklanjut dari penangkapan pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite berinisial MAS, oknum operator berinisial FS, serta pengawas SPBU berinisial AH.

Pertamina sendiri telah melarang konsumen membeli bahan bakar minyak di SPBU dengan maksud dijual kembali. Larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas (Migas).

Dalam Undang-Undang tersebut, jelas menyampaikan siapa saja yang memperjualbelikan kembali BBM melanggar aturan Niaga BBM, Pasal 53 Uundang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 30 miliar. (jenglen)

0 Komentar

Add Comment